Perkembangan ICT di Malaysia

Kiriman Arif Pitoyo dari Milis Telematika

Tercatat, sejak 1997 pemerintah Malaysia telah membangun infrastruktur ICT dengan investasi sebesar RM556,22 juta atau setara dengan US$150,33 juta. Saat itu pengembangan ICT meliputi pemanfaatan web dan e-mail, jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) serta sistem manajemen dokumen pemerintahan.
Selanjutnya pada 2000 pemerintah negeri jiran itu menginvestasikan US$154,3 juta untuk mengembangkan lebih jauh konfigurasi sistem ICT yang telah ada dengan mengoptimalkan akses Internet. Pemerintah Malaysia juga mengalokasikan dana sebesar US$174,32 juta untuk membuat instalasi jaringan yang mengintegrasikan seluruh sistem dan aplikasi pemerintahan, serta pengembangan portal web. Itu dilakukan pada 2001.

Masuknya Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dalam RUU Kementerian Negara telah membawa harapan baru bagi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di Tanah Air.

Berbagai konsep pembangunan telematika seperti e-government, e-procurement, e-learning dan e-commerce yang saat ini baru pada tataran konsep diharapkan bisa segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Proyek satu sekolah satu laboratorium (OSOL) misalnya, sudah mulai diujicoba walau saat ini baru diimplementasikan di beberapa sekolah.

Harus diakui, menurut data statistik, Indonesia saat ini bisa dikatakan masih terpuruk di bidang teknologi informasi (TI) Lihat, penetrasi penggunaan Internet yang masih kurang dari 4% dibandingkan total penduduk Indonesia. Kondisi itu sebenarnya cukup membuat prihatin.

Bandingkan dengan Malaysia, pengguna Internet di negara tetangga itu hingga akhir Desember tahun lalu telah mencapai 8,7 juta orang, atau 34% dari total penduduk Malaysia yang berjumlah 25,6 juta orang.

Persoalan lainnya antara lain penetrasi infrastruktur telekomunikasi yang baru mencapai sekitar 8 juta SST untuk jaringan telepon tetap (fixed line) dengan tingkat penetrasi sebesar 3,7%. Walau jumlah pengguna telepon seluler baru mencapai 20 juta sambungan, atau tingkat penetrasi sekitar 9% namun masih tetap lebih baik dibandingkan Indonesia.

Padahal untuk mewujudkan e-government, pembangunan infrastruktur telekomunikasi murah ke pedesaan mutlak diperlukan.

Indonesia sebenarnya bisa mencontoh Malaysia dalam pembangunan di sektor ICT. Pada awal 1996, Malaysia, termasuk salah satu negara yang termasuk cepat dalam memulihkan keadaan dan kondisi perekonomiannya.

Yang menarik adalah bagaimana negara tersebut memanfaatkan telekomunikasi dan teknologi informasi sebagai perangkat pendukung dalam pemulihan perekonomian mereka. Bahkan saat ini ICT sudah menjadi program prioritas dalam pembangunan nasional di Malaysia.

Secara garis besar terdapat tujuh proyek yang mendasari pembangunan ICT di Malaysia, yang meliputi Government Office Environment (GOE), Human Resources Management Information System (HRMIS), e-services, e-government dan Public Management Security (PMS). Keseluruhan infrastruktur ICT di Malaysia berbasis open source dengan total investasi mencapai US$31.199.023,784.

Adzman Musa, Director ICT Security Division Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit, Prime Minister’s Department of Malaysia, mengatakan pembangunan ICT di Malaysia difokuskan pada 25 kementerian federal, 180 departemen federal, 347 departemen negara bagian dan 148 pemerintah daerah.

Muhammad Fauzi Ismail, Business Development Director Scan Associates SDN BHD—penyedia layanan sistem keamanan pemerintah Malaysia-- mengatakan belanja TI pemerintah Malaysia mencapai US$540,5 juta setiap tahun.

Indonesia,kata dia, bisa mencontoh Malaysia dalam penerapan ICT berbasis open source di sektor publik yang mengedepankan aspek transparansi dan efisiensi.

Saat ini, menurut dia, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk dapat mengembangkan ICT menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki sektor pemerintah dan swasta, terutama dengan banyaknya pengguna Internet.

Fauzi menuturkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mutlak diperlukan untuk mencapai suksesnya program e-government.

Implementasi e-government di Indonesia belum memberikan hasil nyata yang disebabkan kurangnya kebijakan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan ICT

Namun demikian, pembangunan ICT yang begitu signifikan di Malaysia juga membutuhkan aspek keamanannya, terutama pada infrastruktur strategis seperti Kepolisian, Keuangan dan Departemen Pertahanan.

Untuk itulah pemerintah Malaysia merasa perlu membentuk Pusat Operasi Keamanan Jaringan (SOC) teknologi komunikasi dan informasi dengan investasi senilai US$13,6 juta sebagai pendukung implementasi e-government di seluruh sektor layanan publik secara terintegrasi.

Pengimplementasian sistem keamanan dalam SOC, menurut Adzman, bertujuan melindungi aplikasi e-government pada lembaga pemerintah yang dianggap kritis dan rentan terhadap serangan kejahatan dunia maya. Selain itu, tambah Adzman, peningkatan hacking, serangan virus dan bentuk Denial of Service (DDoS), juga menyebabkan semakin pentingnya implementasi sistem keamanan pada jaringan ICT di pemerintahan.

Untuk membangun SOC, kata Adzman, Malaysia lebih dulu menyusun manajemen keamanan ICT yang terdiri dari manajemen perlindungan, infrastruktur, dan kemampuan.

Langkah-langkahnya meliputi pembentukan Komite Manajemen Resiko, kemudian mengidentifikasi jenis serangan yang mungkin masuk ke dalam jaringan pemerintah, menganalisa dampak serangan, menghitung akibatnya secara finansial, menentukan hal yang diperlukan untuk mengurangi akibat, serta menentukan solusi yang tepat dan efektif untuk diimplementasikan.

Memang Indonesia telah menyusun Cyber Task Force—gugus tugas masalah keamanan di bidang dunia maya -- yang terdiri dari lembaga pemerintah, kepolisian dan komunitas untuk menanggulangi masalah keamanan sistem ICT terutama infrastruktur yang bernilai strategis dan sangat kritis. Namun kinerja dan manfaatnya belum terlihat dan dirasakan masyarakat. Nah, Indonesia sebenarnya tidak perlu malu untuk mencontoh apa yang dilakukan Malaysia di bidang ICT tersebut.